Sederet Menteri Prabowo Ini Berbagi Kantor? Ternyata Masih Ada 25 Kementerian dan Badan Baru yang Belum Punya Anggaran

formatberita.com — Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” ucap Prabowo.

Dalam Kabinet Merah Putih (KMP), terdapat penambahan 14 kementerian baru untuk membantu Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan pada periode 2024-2029.

Alhasil, KMP tergolong ‘gemuk’ karena memiliki 48 kementerian dari sebelumnya terdapat 34 kementerian di era Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Seperti cuitan warganet yang menyoroti foto bersama para Menteri Kabinet Merah Putih.

“Kalau wakilnya diajak, bisa nggak muat untuk foto bersama,” ujar warganet dengan akun X@CakKhum, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Warganet itu menilai KMP itu terlalu gemuk dan dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan.

“Kabinet gemuk itu tidak akan bisa ‘berlari kencang’, jalan saja susah. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, lihat saja nanti,” terangnya.

Berkaca dari banyaknya kementerian yang dimiliki Prabowo, membuat para menterinya merasa kebingungan terkait kantor untuk mereka bekerja.

Menteri AHY di Kantor Bekas Menko Marves LBP Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengaku kesulitan menjawab pertanyaan tentang keberadaan kantornya.

“Saya hari ini ditanya mungkin ada 17 orang. Dari media sampai tadi terakhir ditanya ‘kantornya di mana?’ Terus terang saya juga sulit untuk menjawabnya,” ucap AHY usai pelantikan Menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam kesempatan berbeda, AHY akhirnya mengaku telah mendapatkan kantor untuk bekerja sebagai Menko RI di kementerian barunya.

Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu,” terang AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Cerita Para Menteri yang Berbagi Gedung Gemuknya KMP Prabowo juga memicu persoalan infrastruktur, sebab hanya memiliki jumlah gedung yang terbatas di kawasan Istana Negara.

Salah satu yang terdampak adalah Menko PMK Muhaimin Iskandar yang mengaku belum diberikan lokasi khusus terkait keberadaan kantornya.

Berdasarkan arahan dari Mensesneg, pria yang akrab disapa Cak Imin diminta berkantor di Gedung Kemenko PMK.

“Saya dapat kabar dari Mensesneg Pak Pras, saya akan berkantor di kantor PMK,” ujarnya usai

Sertijab Menteri RI di Istana Kepresidenan, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Cerita lain datang dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno

mengungkap akan berbagi kantor dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

“Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar (dan untuk dirinya),” kata Menko PMK Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait juga mendapatkan nasib serupa dan lebih memilih untuk ikut arahan selanjutnya dari Mensesneg.

Kementerian yang ditangani Maruarar adalah pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Saya belum tahu kantornya, saya ikut saja (arahan Mensesneg),” kata Maruarar Sirait di Istana

Kepresidenan, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon juga mengungkap belum adanya

kejelasan kantor kementeriannya.

Memaklumi Kemendikbud Ristek RI kini dipecah menjadi tiga kementerian, Fadli Zon mengaku dirinya masih orang baru.

“Nah, kita ini kan orang baru di sini ya. Jadi kita lihat dulu ini, habis ini dilihatkan seperti apa,” ujar Menteri Kebudayaan RI itu usai dilantik di Istana Kepresidenan, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Sementara itu, Fadli Zon meyakini sudah ada pembagian secara garis besar dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Mensesneg RI.

“Yang pasti di sinilah (kantor Kemendikbud Senayan) Mau di mana lagi,” tandasnya.

Menteri Cak Imin Ungkap Belum Punya Staf

Tak hanya kantornya yang belum jelas, Cak Imin juga menyebut gedung tersebut belum memiliki staf.

Terkait hal itu, Ketum PKB itu menyerahkan sepenuhnya kepada Sesmen PMK untuk menyediakan staf, termasuk pengisian deputi.

“Mungkin kita cari satu atau dua deputi yang bisa sinkronisasi dunia usaha kecil dengan pemberdayaan sosial,” terang Cak Imin.

Daftar Kementerian yang Belum Punya Anggaran

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterbitkan Kemenkeu pada Agustus 2024, terdapat sejumlah kementerian Prabowo belum memiliki rencana anggaran belanjanya.

Terkhusus, bagi kementerian yang baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, periode masa jabatan 2024-2029.

Lantas, kementerian mana saja yang belum memiliki rencana anggaran belanja? Berikut ini rinciannya:

1. Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

3. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

5. Kementerian Hukum

6. Kementerian Hak Asasi Manusia

7. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

8. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

9. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

10. Kementerian Kebudayaan